Refleksi Akhir Tahun 2025, RPS Titipkan Harapan Publik

Sidoarjo, Globalindomedia.com,- Ruang Publik Sidoarjo (RPS) menggelar Forum Refleksi Akhir Tahun 2025 sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan daerah.

Forum ini menjadi wadah penyampaian evaluasi sekaligus harapan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

Kegiatan yang mengusung tema “Harapan Masyarakat Sidoarjo pada Pemimpin” tersebut berlangsung di Pawon Cinday 94, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Selasa malam (30/12/2025).

Hadir dalam forum itu pegiat sosial, tokoh politik, tokoh perempuan, aktivis, LSM, insan pers, serta perwakilan partai politik.

Sujani: refleksi sarana konsolidasi

Ketua WhatsApp Grup Ruang Publik Sidoarjo, Sujani, mengatakan refleksi akhir tahun digelar sebagai sarana konsolidasi gagasan publik. Menurut dia, forum ini penting untuk menjaga ruang komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“RPS ingin menghadirkan ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Sujani.

Isu Strategis Mengemuka

Dalam diskusi, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Para peserta menyampaikan pandangan dan masukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Isu pengangguran menjadi salah satu sorotan utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo Agustus 2025 mencatat jumlah pengangguran mencapai 69.549 jiwa.

Peserta yang hadir menilai angka tersebut menunjukkan kebijakan penciptaan lapangan kerja belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya menyentuh kelompok usia produktif serta para pencari kerja baru.

Selain itu, kondisi infrastruktur dasar, khususnya sektor pendidikan, juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta mengungkapkan masih adanya gedung sekolah dasar yang mengalami kerusakan, namun belum tertangani secara menyeluruh.

Catatan Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut menjadi bahan diskusi. Alokasi anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk pembangunan gedung kepolisian dinilai perlu dievaluasi karena dianggap belum sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Peserta forum juga menyoroti munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bernilai besar yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penilaian Organisasi Media AWOS

Aliansi Wartawan Online Sidoarjo (AWOS) dalam forum Refleksi Akhir Tahun tersebut menyampaikan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Ketua AWOS, Warsono, menyebut sejumlah program pembangunan masih dijalankan tanpa perencanaan matang.

“Orientasi serapan anggaran masih lebih dominan dibandingkan kualitas dan dampak pembangunan bagi masyarakat,” ujar Warsono.

Ia juga menyoroti fungsi pengawasan legislatif yang dinilai belum optimal dalam mengawal pelaksanaan APBD, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan daerah.

Komitmen Pengawalan Janji Politik

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar, Adam Rusadi, menyatakan pihaknya akan terus mengawal realisasi 14 program janji Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

“Kami akan mengawal dan mengingatkan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati. Harapannya, seluruh program yang telah dijanjikan dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidoarjo,” kata Adam.

Harapan Persatuan Pimpinan Daerah

Dari unsur partai politik, perwakilan Partai Demokrat, Harjo Pria atau Cak Jo, berharap seluruh unsur pimpinan daerah dapat kembali solid demi kemajuan Sidoarjo.

“Kami berharap Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD bisa kembali rukun dan solid. Jika semua elemen bersatu, pembangunan Sidoarjo akan berjalan lebih baik dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Titipan Harapan PublikForum refleksi akhir tahun ini menegaskan besarnya harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Kritik dan masukan yang disampaikan dipandang sebagai bentuk kepedulian publik agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Refleksi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki,” pungkas Warsono.

M. Endri P