Sidoarjo, Globalindomedia.com,- E-purchasing jadi prioritas dalam sistem pengadaan daerah Sidoarjo tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmen tersebut untuk memperkuat transparansi, mempercepat realisasi belanja, dan menekan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan arahan itu saat memimpin High Level Meeting (HLM) kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/2026).
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi regulasi dan mengutamakan metode e-purchasing sebelum memilih mekanisme lain.
Baca juga: Alasan Agrinas Impor Pikap India Untuk Efisiensi Triliunan
Pertemuan tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, yang memberikan penguatan terkait implementasi katalog elektronik versi terbaru.
Mengacu Perpres dan Katalog Elektronik
Subandi menegaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah memprioritaskan e-purchasing.
“Strategi pengadaan harus efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. E-purchasing menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Subandi.
Ia juga mengingatkan seluruh pelaku pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran hingga penyedia, untuk bekerja secara profesional dan saling mendukung.
Pemerintah daerah tidak ingin proses pengadaan terhambat akibat lemahnya koordinasi atau ketidaksesuaian prosedur.
Capaian Anggaran 2026
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, memaparkan data pengadaan tahun anggaran 2026.
Hingga Februari, pemerintah mencatat 114 paket tender konstruksi senilai Rp315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp138,6 miliar.
Sementara itu, transaksi melalui e-purchasing mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp665,9 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan katalog elektronik.
Namun, Amig menilai sektor konstruksi masih didominasi metode tender konvensional. Padahal, sistem E-Katalog versi 6 yang dikembangkan LKPP sudah mengakomodasi jasa konstruksi.
Ia mendorong OPD segera memanfaatkan fitur tersebut agar selaras dengan kebijakan nasional.
Evaluasi dan Dampak Jangka Panjang
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengevaluasi sejumlah kendala proyek sebelumnya, termasuk pemutusan kontrak dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Pemerintah memperketat perencanaan dan pengawasan agar persoalan serupa tidak terulang pada 2026.
Optimalisasi e-purchasing diharapkan membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha lokal, mempercepat penyerapan anggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Dengan sistem yang lebih transparan dan terdokumentasi secara digital, pemerintah menargetkan proses pengadaan berjalan lebih akuntabel.
“E-purchasing adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan,” tegas Subandi, menutup arahannya.
Wrs.
One thought on “E-Purchasing Jadi Prioritas Pengadaan Daerah Sidoarjo 2026”