Sidoarjo, Globalindomedia.com,- Dispendikbud sidoarjo tegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya potongan video di media sosial yang menyoroti kuota daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Sidoarjo.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastiningsih, menyatakan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP negeri telah disusun melalui perencanaan yang matang berdasarkan ketentuan dan petunjuk teknis SPMB 2026.
Baca juga: Gempur Rokok Ilegal, Sidoarjo Musnahkan Jutaan Batang Sitaan
Pemerintah daerah juga memastikan setiap alokasi kuota telah mempertimbangkan kebutuhan pendidikan masyarakat secara proporsional.
Menurut Netty, keterbukaan informasi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Karena itu, Dispendikbud Sidoarjo terus memberikan akses informasi kepada masyarakat agar proses penerimaan peserta didik baru dapat dipantau secara luas.
Sistem Daring Rekam Seluruh Proses Pendaftaran
Dispendikbud Sidoarjo melaksanakan SPMB 2026 melalui sistem daring yang terintegrasi. Sistem tersebut mencatat seluruh aktivitas pendaftaran secara otomatis sehingga setiap perubahan data dapat terlacak dengan jelas.
Pendaftaran pada jalur domisili atau zonasi, prestasi, afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua terekam dalam basis data yang sama.
Masyarakat dapat memantau perkembangan proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi sekaligus mencegah terjadinya praktik yang bertentangan dengan aturan.
Simak juga: https://www.instagram.com/dispendikbudsidoarjo?igsh=eTJwY3Q0c2U1Y2o=
Netty menjelaskan bahwa penggunaan sistem online memungkinkan proses seleksi berlangsung lebih terbuka dan objektif. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi pelaksanaan SPMB sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan dapat terus terjaga.
“Dengan sistem online, seluruh proses pendaftaran SPMB 2026 terekam secara otomatis sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Verifikasi Informasi
Dispendikbud Sidoarjo mengimbau masyarakat agar memastikan kebenaran setiap informasi terkait SPMB melalui kanal resmi pemerintah. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul akibat informasi yang belum terverifikasi.
Pihaknya menilai penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai fakta berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan wali murid yang sedang mengikuti proses pendaftaran. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menerima maupun membagikan informasi.
Dispendikbud juga meminta para kreator konten dan influencer untuk mengedepankan prinsip verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa isu pendidikan merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga membutuhkan penyampaian informasi yang akurat dan berimbang.
Netty menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik, saran, maupun pengawasan publik. Namun, setiap masukan diharapkan didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang memadai.
Fokus Tangani Anak Putus Sekolah
Selain mengawal pelaksanaan SPMB, Dispendikbud Sidoarjo saat ini juga memperkuat upaya penanganan anak yang terindikasi putus sekolah.
Petugas melakukan pendataan dan penjangkauan untuk memastikan mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan pendidikan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi resmi maupun ingin menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan SPMB dapat menghubungi kanal resmi pemerintah atau mendatangi posko pengaduan yang tersedia di kantor Dispendikbud Sidoarjo.
Upaya menjaga transparansi SPMB 2026 dan menekan angka putus sekolah menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperluas akses pendidikan.
Keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkelanjutan.
Warsono.
https://shorturl.fm/t5hR4