Aliansi Laskar Jenggolo Soroti Konflik Kepemimpinan Sidoarjo

Sidoarjo, Globalindomedia.com,-
Aliansi Laskar Jenggolo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026) pagi.

Aksi ini menyoroti konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai kian memanas dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Aksi berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Massa yang berasal dari gabungan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tertib.

Baca juga: Program TMMD ke-127 Resmi Dimulai di Kabupaten Pasuruan

Mereka menilai disharmoni pimpinan daerah telah menciptakan situasi pemerintahan yang tidak kondusif.

Aliansi menyatakan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Kekhawatiran Dampak pada Pelayanan Publik

Dalam orasi, massa menegaskan stabilitas politik daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Mereka menilai ketegangan berkepanjangan di level pimpinan daerah berisiko melemahkan kinerja birokrasi.

Aliansi menilai masyarakat Sidoarjo berpotensi menjadi korban apabila konflik kepemimpinan terus berlarut.

Program prioritas daerah dikhawatirkan tidak berjalan optimal akibat terganggunya koordinasi pemerintahan.

Situasi tersebut, menurut massa aksi, dapat menurunkan public trust terhadap pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendukungnya.

Audiensi dengan Pimpinan DPRD

Usai orasi, perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo memasuki Gedung DPRD Sidoarjo untuk melakukan audiensi.

Proses administrasi sempat diwarnai dinamika terkait kelengkapan surat pemberitahuan, namun dapat diselesaikan secara kondusif.

Audiensi berlangsung di ruang paripurna DPRD sekitar pukul 10.15 WIB. Pertemuan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdila Nasih bersama jajaran Wakil Ketua DPRD H. Kayan, H. Warih, dan H.Suyarno, serta Anggota DPRD Yudi Pratama.

Forum tersebut menjadi sarana penyampaian tuntutan aliansi secara resmi kepada unsur legislatif daerah.

Penilaian Krisis Kepemimpinan Daerah

Perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo, Bramada, menyampaikan konflik Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi bersifat internal.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berkembang menjadi krisis kepemimpinan yang berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan.

Waldi dari GRIB Jaya menambahkan konflik berkepanjangan berpotensi melumpuhkan birokrasi.

Ia menilai kebijakan strategis pembangunan dapat terhambat apabila situasi ini tidak segera ditangani secara institusional.

Sementara itu, Ketua LSM LIRA Winarno mendorong DPRD mengambil peran aktif sebagai mediator.

Ia berharap melalui jalur legislatif, rekonsiliasi antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terwujud demi terciptanya kondisi daerah yang kondusif.

Desakan Peran Pengawasan DPRD

Aliansi mendesak DPRD Sidoarjo menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mereka menilai DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan daerah.

Tuntutan aliansi mencakup pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum terbuka, fasilitasi dialog politik, serta kemungkinan penggunaan hak interpelasi atau angket jika konflik terus berlanjut.

Aliansi menegaskan gerakan ini bersifat independen, tidak memihak, serta didanai secara swadaya.

Apabila terdapat persoalan hukum, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme rule of law.

Respons DPRD dan Dampak Sosial

Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdila Nasih menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

DPRD berkomitmen mengagendakan langkah-langkah kelembagaan untuk mendorong penyelesaian konflik secara permanen.

Aliansi Laskar Jenggolo menyatakan akan terus mengawal proses tersebut sebagai bentuk kontrol sosial.

Mereka berharap langkah DPRD mampu memulihkan stabilitas pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dan pembangunan Sidoarjo dapat berjalan optimal.

Warsono