Sidoarjo, Globalindomedia.com,- Ekonomi desa Sidoarjo menanti peran nyata Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan koperasi harus menjalankan usaha dan menggerakkan perputaran uang warga, bukan sekadar membangun gerai. Ia menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari di ruang Opsroom Setda Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Subandi Ingin Usaha KDMP Benar-Benar Jalan
Subandi meminta semua pihak mendukung KDMP secara bersama. Ia menyebut dua persoalan yang perlu segera dicari jalan keluarnya, yaitu ketersediaan aset dan lokasi usaha yang strategis.
Menurut dia, koperasi harus memasarkan produk UMKM dan potensi lokal. Dengan begitu, manfaat KDMP langsung terasa di dompet warga desa.
Baca juga: Bupati Subandi Hadiri Sholawat Habib Syech di Sidoarjo
Koordinasi Pusat, Daerah, dan Desa
Pertemuan itu juga membahas pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, dan sinergi program prioritas pemerintah. Pj Sekretaris Daerah M. Ainur Rahman, Asisten III Fenny Apridawati, jajaran BPKAD, dan perwakilan KPPN mengikuti pembahasan tersebut.
Subandi berharap koordinasi lintas instansi menghasilkan solusi yang sesuai aturan. Ia ingin KDMP tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi desa.
KPPN Evaluasi KDMP dan Dampingi Program Lain
Vicensia menyampaikan bahwa KPPN telah memonitor dan mengevaluasi KDMP di sejumlah titik. Hasilnya menjadi masukan untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Pengembangan KDMP di Sidoarjo tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana, tetapi juga pada kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha,” katanya.
KPPN juga memberdayakan UMKM, mensurvei debitur Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta membina Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Lembaga ini turut mendampingi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sidoarjo Punya 219 KDMP
Menurut keterangan Pemkab dalam kunjungan Kantor Staf Presiden, Kabupaten Sidoarjo memiliki 219 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Pemkab juga menginstruksikan seluruh kepala desa memberi dukungan penuh pengembangan koperasi tersebut.
Pada rapat koordinasi dengan paguyuban kepala desa dan kelurahan, Juni 2026, Subandi mendorong gerai KDMP memiliki ciri khas dan meminta ASN, BPD, hingga perangkat desa menjadi anggota. Ia menilai keberhasilan program bergantung pada jumlah dan keaktifan anggota.
Tantangan Lama Masih Menanti
Persoalan pengelolaan sudah muncul sejak tahap awal. Hasil monitoring KPPN pada 2025 mencatat keterbatasan SDM pengurus, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum adanya mekanisme pembiayaan modal awal yang memadai. Penyusunan laporan keuangan yang tertib juga menjadi tantangan bagi sebagian koperasi.
Karena itu, audiensi pekan ini menekankan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya pembangunan fisik.
Pemkab dan KPPN Perkuat Pendampingan
Pemkab Sidoarjo dan KPPN sepakat menjaga koordinasi secara rutin. Keduanya berharap kolaborasi itu memperkuat tata kelola keuangan, mendorong UMKM, dan menyukseskan program prioritas nasional di Sidoarjo.
Warsono
