Sidoarjo, Globalindomedia.com,- Bupati Subandi minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi warga. Permintaan itu ia sampaikan saat membuka Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026).
Jumlah inovasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo naik dari 262 pada 2025 menjadi 382 pada 2026.
Subandi tidak ingin lonjakan angka itu berhenti sebagai laporan. Ia menegaskan, inovasi harus berkelanjutan dan menjawab persoalan warga.
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Warga Mlirip Rowo Kembali Demo,Tuntut Kades Mundur
Pengangguran dan Stunting Jadi Sorotan
Bupati Subandi minta menyebut tantangan pembangunan Sidoarjo makin kompleks. Ia memaparkan beberapa indikator yang masih perlu perhatian:
Tingkat pengangguran terbuka 6,49 persen.
Angka kemiskinan 4,40 persen.
Prevalensi stunting naik dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen.
Indeks lingkungan hidup 62,37.
Ia mendorong OPD terus berinovasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Subandi juga menegur tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya dan meminta mereka segera mengevaluasi diri.
ODL Diminta Dihentikan Sementara
Di sektor pendidikan, Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengevaluasi kegiatan out door learning (ODL). Ia juga meminta dinas menghentikan sementara kegiatan itu pada 2026. Alasannya, laporan pelaksanaan ODL dinilai berpotensi menimbulkan masalah bagi sekolah dan orang tua.
“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberi manfaat justru menimbulkan persoalan,” katanya.
Bukan Kali Pertama
Subandi pernah mengatur ODL pada 2025. Saat masih menjabat Plt Bupati, ia menerbitkan surat edaran pada 3 Februari 2025 yang melarang sekolah menggelar ODL di luar Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan itu muncul setelah empat siswa SMPN 7 Mojokerto, termasuk satu anak asal Krian, meninggal terseret arus di Pantai Drini, Gunungkidul.
Tiga bulan kemudian, Subandi mencabut surat edaran tersebut dan menegaskan ODL kembali mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2021. Sekolah tetap wajib melampirkan surat permohonan dan surat kelayakan kendaraan dari Dinas Perhubungan.
Stunting Perlu Gerak Bersama
Subandi menyoroti stunting sebagai persoalan lintas sektor. Ia meminta Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, dan pemerintah desa bekerja bersama.
Menurutnya, pemerintah desa perlu menyiapkan anggaran penanganan stunting dalam APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan. Ia juga meminta Sekda memetakan data di lapangan agar langkah penanganan tepat sasaran.
“Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama, pasti stunting akan turun,” tegasnya.
Tali Asih dari Krian Raih Apresiasi
Subandi mengucapkan selamat kepada para kontributor inovasi. Ia menilai keberhasilan inovasi tidak diukur dari jumlah program, melainkan dari manfaat yang warga rasakan.
Camat Krian Kusdianto menerima apresiasi lewat program Tali Asih. Program ini menggalang donasi sukarela ASN dan perangkat kecamatan untuk menyediakan alat bantu bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Kusdianto mengatakan program itu lahir karena banyak warga butuh alat bantu, sementara bantuan yang tersedia belum cukup. Dalam sebulan, kecamatan minimal menyalurkan satu alat bantu, bahkan kadang dua.
“Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelasnya.
Warsono
