Sidoarjo, Globalindomedia.com,- Warga Desa Mlirip Rowo kembali memprotes Kepala Desa Mamok Widodo dan menuntutnya mundur. Mereka menilai sejumlah kesepakatan dan kewajiban pemerintah desa belum dipenuhi.
Tuntutan warga meliputi pembayaran hak kader, pembangunan yang belum terealisasi, serta insentif dan biaya operasional perangkat lingkungan yang disebut masih tertunggak. Mereka juga menolak surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2026 karena menilai kesepakatan sebelumnya belum dilaksanakan.
Hak Kader Rp54,36 Juta
Warga menuntut pembayaran hak kader sebesar Rp54.360.000 dalam tujuh hari sejak 14 Oktober 2026. Mereka meminta kepastian jadwal pembayaran dari kepala desa.
Baca juga: Kebakaran Rumah Sukodono, Bupati Janjikan Perbaikan Cepat
Warga Pilang juga meminta penyelesaian bangunan yang pada 2025 disebut baru mencapai sekitar 70 persen. Selain itu, mereka mempersoalkan tambahan insentif RT dan RW periode Januari-Desember 2025 yang disebut belum dibayarkan.
Pembangunan Desa Dipersoalkan
Warga Jabon meminta kejelasan pembangunan saluran drainase di Dusun Jabon, RT 18. Anggaran pekerjaan itu disebut sebesar Rp75 juta dan telah diserap pada 15 April 2025, tetapi pembangunan belum terlaksana.
Mereka juga mempertanyakan renovasi atau pembangunan balai dusun senilai Rp15 juta yang disebut telah dicairkan pada 18 Juni 2025, tetapi belum terealisasi.
Warga Pajaran Selatan menuntut pembangunan gapura dan pagar balai RW dengan anggaran sekitar Rp51 juta. Warga Maten mempertanyakan pembangunan jalan usaha tani senilai Rp50 juta. Sementara itu, warga Budug meminta penjelasan mengenai pemeliharaan gedung pemasyarakatan dengan anggaran sekitar Rp25 juta.
Penggunaan anggaran, dokumen pencairan, dan progres pekerjaan perlu diperiksa melalui dokumen resmi pemerintah desa dan instansi terkait.
Insentif dan Operasional Petugas
Perwakilan RT dan RW mengeluhkan belum adanya anggaran operasional, termasuk untuk alat tulis kantor.
Warga juga mempersoalkan pemberhentian seorang petugas hansip. Mereka menyatakan pemberhentian dilakukan sepihak tanpa surat resmi.
Pembayaran honor petugas kebun atau kebersihan balai desa periode Januari-Desember juga disebut belum diselesaikan. Warga meminta penjelasan mengenai status pembayaran dan dasar pemberhentian petugas tersebut.
Tuntutan Pengunduran Diri
Perwakilan warga meminta Mamok Widodo mundur sebagai Kepala Desa Mlirip Rowo. Tuntutan itu didasarkan pada kesepakatan yang dinilai belum terlaksana dan kewajiban desa yang masih tertunggak.
Warga meminta seluruh tuntutan dicatat dalam dokumen kesepakatan dan diperiksa sebelum ditandatangani.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Mlirip Rowo. Pemeriksaan dokumen anggaran, bukti pencairan, dan progres pembangunan diperlukan untuk memastikan status setiap kegiatan.
Tuntutan tersebut diakhiri dengan tanda tangan perangkat desa serta RT dan RW Desa Mlirip Rowo.
Juna
