Subandi Perketat SPPG Usai Ratusan Santri Keracunan

Sidoarjo, Globalindomedia.com,- subandi perketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Perintah ini keluar setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9/2026) petang.

Subandi menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung dapur SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Ia didampingi Wakil Bupati Mimik Idayana, Kepala Dispendikbud Ridho Prasetyo, Plt. Sekda Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Ainun Amalia, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, dan Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.

Puluhan SPPG Belum Kantongi Izin

Pemkab Sidoarjo mencatat 174 SPPG beroperasi di wilayah tersebut. Dari 153 SPPG yang sudah berjalan, sebanyak 21 unit ternyata belum mengajukan izin operasional.

Baca juga: Kasus MBG Sidoarjo Meluas, Siswa Absen Disisir

“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Subandi.

Ia memastikan SPPG Kalitengah, lokasi dugaan keracunan, sudah mengantongi izin resmi. Meski begitu, kewenangan menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasional dapur tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai program prioritas pemerintah pusat. Namun ia meminta tata kelola dibenahi bila masih ditemukan kekurangan.

“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden,” tegasnya.

Bupati Sidoarjo Subandi perketat pengawasan SPPG usai ratusan santri Ponpes Mambaul Hikam keracunan diduga akibat menu MBG, 21 SPPG belum berizin.

Ratusan Santri Jalani Perawatan Medis

Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis bagi para santri yang masih dirawat. Dinas Kesehatan Sidoarjo terus berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan agar seluruh pasien mendapat penanganan optimal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah menerima penanganan medis. Sebanyak 457 di antaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 80 santri masih menjalani perawatan dan 30 pasien lainnya berada dalam observasi.

Delapan rumah sakit menampung para santri, yaitu RS Siti Hajar (35 pasien), RSUD Notopuro (31 pasien), RS Delta Surya (16 pasien), RS Pusura (12 pasien), RSU Aisyiyah St. Fatimah (9 pasien), serta RS Pusdik Bhayangkara, RS Anwar Medika, dan RS Arafah Anwar Medika masing-masing 1 pasien.

BGN Terbitkan Surat Suspensi

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menjelaskan pihaknya menerima laporan kejadian pada Selasa (1/9/2026) malam. Tim BGN provinsi langsung turun ke lapangan untuk investigasi awal sebelum melaporkan hasilnya ke BGN pusat.

“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.

Tim investigasi dari BGN pusat akan datang ke lokasi untuk menentukan kategori suspensi, apakah tergolong ringan atau berat. Selama proses berlangsung, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara.

Terkait penyebab keracunan, Teguh menyatakan penyelidikan masih berjalan dan pihaknya belum bisa memastikan bahan makanan yang menjadi pemicunya. Ia juga membantah kabar yang beredar di media sosial soal temuan belatung dalam makanan.

“Informasi tersebut tidak benar,” tegas Teguh.

Distribusi Capai 2.800 Porsi per Hari

Menurut Teguh, SPPG Kalitengah rutin menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren dengan total distribusi sekitar 2.800 porsi per hari. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 porsi disalurkan khusus ke pondok pesantren.

BGN akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memantau perkembangan kondisi santri. Hasil investigasi nantinya menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Kalitengah.

“BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Teguh.

Gery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *